Segera Lapor ke KPK bila Terima Gratifikasi Lebaran - Menerima hadiah Lebaran sah-sah saja, tapi tidak dengan para pejabat negara atau pegawai negeri. Bila perayaan Hari Raya Idul Fitri kemarin mendapat gratifikasi Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau bagi yang menerima agar segera melaporkannya.

KPK sebagaimana dilansir dari detiknews, mengingatkan agar para PNS dan pejabat negara tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apa pun. Termasuk menerima suatu ‘hadiah’ atau biasa disebut gratifikasi meski terkesan sepele tanpa melaporkan ke KPK, itu tergolong korupsi.

“Jika ada yang menerima gratifikasi selama cuti Lebaran ini, maka kami ingatkan agar segera melaporkan ke KPK, paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan terjadi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Imbauan ini juga telah disampaikan KPK melalui surat edaran terbuka yang disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementerian/lembaga/organisasi/Pemda dan BUMN/BUMD serta seluruh pemangku kepentingan, agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun.

“Langkah tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen Hari Raya Lebaran. #GratifikasiHariRaya,” tulis KPK dalam akun media sosialnya.

Apa itu Gratifikasi?


Singkatnya, gratifikasi bisa diartikan sebagai suap yang mengindikasikan pada tindakan korupsi. Berdasarkan pasal 12B ayat (1) UU No.30/1999 jo UU No.20/2001, berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawan dengan kewajiban atau tugasnya.

Tapi, sebutan gartifikasi ini dianggap gugur apabila yang bersangkutan melaporkannya ke KPK.

Siapa Saja yang Wajib Melaporkan Gratifikasi?


Dikutip dari situs resmi KPK disebutkan, penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi berdasarkan Undang-Undang No.28/1999 Bab II Pasal 2, adalah:


  • Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
  • Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
  • Menteri
  • Gubernur
  • Pejabat negara lainnya yang wajib melaporkan gratifikasi ini di antaranya:

  • Duta Besar
  • Wakil Gubernur
  • Bupati/Walikota dan Wakilnya
  • Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis:
  • Komisaris, Direksi dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
  • Pimpinan Bank Indonesia
  • Pimpinan Perguruan Tinggi
  • Pimpinan Eselon I dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer
  • Jaksa
  • Penyidik
  • Panitera Pengadilan
  • Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek
  • Pegawai Negeri
  • Lalu, pegawai negeri yang juga wajib melaporkan barang gratifikasi ke KPK berdasarkan UU No.31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001, adalah:

  • Pegawai pada: MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi)
  • Pegawai pada Lembaga/Kementerian/Departemen & LPND
  • Pegawai pada Kejagung (Kejaksaan Agung)
  • Pegawai pada Bank Indonesia
  • Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Provinsi/Dati II
  • Pegawai pada Perguruan Tinggi
  • Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres (Keputusan Presiden) maupun PP (Peraturan Pemerintah)
  • Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer
  • Pegawai pada BUMN dan BUMD
  • Pegawai pada Badan Peradilan
  • Anggota TNI dan Polri serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan Polri
  • Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemda Dati I dan Dati II
  • Apa Saja yang Termasuk Kategori Gratifikasi?
  • Kue Lebaran
  • Kue Lebaran yang biasanya digunakan untuk parsel


Pengertian gratifikasi menurut Pasal 12B UU No.20/2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian:


  • Uang
  • Barang
  • Rabat (diskon)
  • Komisi
  • Pinjaman tanpa bunga
  • Tiket perjalanan
  • Fasilitas penginapan
  • Perjalanan wisata
  • Pengobatan cuma-cuma
  • Dan fasilitas lainnya
  • Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.


Dari laman media sosial Instagram @official.kpk disebutkan, bahwa Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara juga dilarang untuk menerima gratifikasi berupa bingkisan/parsel.

Namun, jika gratifikasi berupa parsel atau bingkisan makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa (kue Lebaran), dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang lebih membutuhkan. Kemudian penerima gratifikasi dapat melaporkan ke instansi masing-masing penerimaan tersebut.

Cara Melaporkan Gratifikasi ke KPK


Untuk melaporkan gratifikasi bisa dilakukan secara online melalui https://gol.kpk.go.id atau dengan mengunduh aplikasi GOL (Gratifikasi Online) di perangkat ponsel melalui Google Play Store pada ponsel berbasis android atau Apps Store pada ponsel berbasis iOS.

Caranya, dengan mendaftarkan diri dalam laman ‘Gratifikasi Online’ tersebut bila memang belum memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, tinggal login dan mengisi formulir sesuai dengan panduan langkah-langkahnya.

Sanksi Tak Lapor Gratifikasi


Setiap aturan yang dilanggar pasti ada sanksi yang dijatuhkan. Ketentuan hukum berdasarkan Pasal 12B ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No.20/2001, maka sanksi bagi pegawai negeri atau pejabat negara yang menerima gratifikasi adalah:

Pidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun
Pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar
Tapi, jika pegawai atau pejabat negara itu melaporkan gratifikasi ke KPK, maka yang bersangkutan mendapat pengecualian dan tidak termasuk yang melanggar.

Hal ini tertuang dalam UU No.20/2001 Pasal 12C ayat (1), berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (2) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Bank Indonesia Larang Pegawainya Terima ‘Hadiah’ Lebaran


Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, menyatakan bahwa BI berkomitmen melarang penerimaan gratifikasi (hadiah).

Hal ini sejalan dengan kode etik dan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Oleh karena itu, Dewan Gubernur dan seluruh pegawai Bank Indonesia berkomitmen tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah.

“BI meminta seluruh pemangku kepentingan seperti rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya menghargai komitmen ini dengan tidak memberikan hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Anggota Dewan Gubernur dan pegawai BI,” tulisnya.

Gratifikasi Jadi Barang Milik negara 

Kalau sudah dilaporkan ke KPK, barang-barang gratifikasi itu akan dikumpulkan, untuk kemudian dilakukan pelelangan. Uang dari hasil penjualan barang gratifikasi melalui lelang itu akan dimasukkan ke kas negara dan menjadi pendapatan negara.
Axact

MRIZKY

Hanya Seorang Penuntut Ilmu, yang ingin mengetahui ilmu tentang SOSMED, Internet Marketing, SEO, STARTUP dan Teknologi terkini, Kami membaca dari berbagai sumber, kemudian kami tulis ulang di blog ini. Kami mohon maaf jika ada yang tidak dicantumkan sumber aslinya, mungkin hanya kelalaian penulis semata, Semoga penulis pertama akan mendapatkan pahala..aamiin

Post A Comment:

0 comments: